CIANJUR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (DPRD Cianjur) menggelar rapat paripurna untuk mengevaluasi capaian kerja pemerintah sepanjang tahun lalu di Gedung DPRD, Jalan KH Abdullah bin Nuh, Cianjur, Jawa Barat.

Agenda utama dalam pertemuan di gedung wakil rakyat tersebut adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban bupati yang mencakup realisasi anggaran serta hasil pembangunan. 

Guna memastikan data yang disajikan sesuai dengan kenyataan di lapangan, pihak dewan langsung membentuk panitia khusus untuk membedah laporan tersebut secara mendalam.

Ketua DPRD Cianjur, Metty Triantika, menegaskan bahwa pembentukan tim khusus ini merupakan langkah nyata dalam menjalankan fungsi pengawasan. 

Fokus utama para wakil rakyat adalah memastikan bahwa anggaran yang telah dikucurkan benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. 

"Evaluasi ini menjadi penting agar program yang dijalankan pemerintah daerah ke depan bisa lebih tepat sasaran dan memberikan solusi atas kebutuhan warga," ujarnya, Rabu (1/4/2026).

Namun, di balik angka pertumbuhan ekonomi yang diklaim mencapai 5,75 persen dan melampaui target, tersimpan sebuah anomali yang cukup mengkhawatirkan bagi ketahanan daerah. 

Dalam hal ini Direktur Poslogis, Asep Toha yang akrab disapa Kang Asto, menyoroti ketimpangan antara ekonomi yang disebut tumbuh dengan pendapatan asli daerah yang justru lesu. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi yang meningkat ternyata belum mampu menyumbang pendapatan yang optimal bagi kas daerah melalui pajak dan retribusi.

Lebih lanjut Kang Asto memaparkan bahwa realisasi pajak daerah hanya mencapai sekitar 92,4 persen, sementara retribusi lebih rendah lagi di angka 83,8 persen. 

Jika pendapatan daerah tidak mencapai target, maka kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan fasilitas umum seperti jalan, sekolah, hingga layanan kesehatan bisa terhambat di masa mendatang. 

"Hal ini menjadi peringatan bahwa pertumbuhan di atas kertas belum tentu mencerminkan kekuatan modal daerah untuk melayani publik," ungkapnya.

Ketimpangan ini juga menimbulkan tanya mengenai siapa yang sebenarnya menikmati pertumbuhan ekonomi tersebut. Data menunjukkan bahwa angka kemiskinan dan pendapatan per kapita warga masih berada sedikit di bawah target yang diharapkan. 

"Artinya, kenaikan angka ekonomi yang dilaporkan pemerintah belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan di dapur masyarakat kecil atau perluasan lapangan kerja yang signifikan," tuturnya.

Fenomena ini diduga terjadi karena pertumbuhan ekonomi mungkin hanya berputar di sektor-sektor tertentu yang tidak memberikan kontribusi langsung pada pendapatan daerah. 

Kang Asto juga mencemaskan adanya potensi kebocoran dalam sistem pemungutan atau kurangnya kepatuhan yang membuat potensi uang daerah hilang begitu saja. 

"Jika hal ini dibiarkan, daerah berisiko mengalami pertumbuhan semu yang tidak memiliki pondasi keuangan yang kuat untuk jangka panjang," tambah dia.

Oleh karena itu, panitia khusus di DPRD diminta untuk bekerja ekstra kritis dalam memvalidasi sumber data pertumbuhan tersebut.

Para wakil rakyat diharapkan tidak hanya terpukau dengan persentase angka yang besar, tetapi harus melacak sejauh mana angka tersebut benar-benar mengubah nasib warga di pelosok desa. 

"Penelusuran ini sangat diperlukan agar laporan tahunan tidak hanya sekadar formalitas administratif yang indah di atas meja pejabat," bebernya.

Ke depan, pemerintah daerah perlu melakukan langkah koreksi besar-besaran dengan mengarahkan strategi ekonomi pada sektor produktif yang juga memperkuat keuangan daerah. 

"Dengan sinergi yang tepat antara pertumbuhan dan pendapatan, masyarakat Cianjur diharapkan tidak hanya menjadi penonton angka statistik saja. Harapan besarnya adalah agar kemajuan ekonomi benar-benar terkonversi menjadi layanan publik yang lebih baik dan peningkatan taraf hidup yang nyata," imbuhnya. (*)