TIMES CIANJUR, CIANJUR – Pengadaan alat radioterapi di RSUD Kabupaten Cianjur pada tahun anggaran 2024 mendadak menjadi sorotan setelah hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah menunjukkan bahwa alat yang seharusnya sudah masuk tak pernah ditemukan wujudnya.

Dari anggaran yang telah disiapkan, uang muka senilai Rp2 miliar telah lebih dulu dibayarkan, namun hingga kini alat tersebut tidak diketahui keberadaannya.

Kasus ini menambah daftar panjang pekerjaan rumah yang harus dibereskan, terutama dalam hal pengelolaan anggaran publik. Di tengah harapan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, kisah hilangnya alat senilai miliaran rupiah ini justru menjadi ironi yang menyisakan tanda tanya.

Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur Endan Hamdani menyebutkan bahwa pembayaran sebesar 20 persen dari nilai kontrak itu telah dilakukan. Namun, saat dilakukan pengecekan lapangan, alat tersebut tidak ada. 

“Itu sudah dilakukan pembahasan dan nanti pihak ketiga juga sudah siap melakukan pengembalian uang,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima TIMES Indonesia, Kamis (7/8/2025).

Langkah tegas langsung diambil. Pejabat pembuat komitmen (PPK) yang terlibat dalam pengadaan itu telah dijatuhi sanksi disiplin berupa penurunan pangkat oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). 

Selain itu, PPK juga diperintahkan untuk menagih kembali uang muka kepada penyedia barang. Endan menegaskan, waktu 60 hari diberikan kepada pihak ketiga untuk mengembalikan dana tersebut.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur RSUD Sayang Cianjur, Yuli Hendriyani, menjelaskan bahwa pengadaan itu merupakan kebijakan dari manajemen sebelumnya. Ia mengaku hanya melanjutkan kepemimpinan dan bertugas menindaklanjuti hasil pemeriksaan. 

“Benar, temuan itu terjadi di masa kepemimpinan sebelumnya. Saat ini saya hanya menjalankan tugas dan berupaya menindaklanjuti hasil pemeriksaan inspektorat,” kata Yuli menjelaskan.

Hal senada Bupati Cianjur Muhammad Wahyu Ferdian turut menanggapi. Ia menegaskan bahwa setiap persoalan yang diwariskan dari pemerintahan sebelumnya akan diselesaikan satu per satu. 

“Ini kan terjadi sebetulnya sebelum masa pemerintahan sekarang. Kita kan ingin rapi, termasuk untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat. Satu-satu kita rapihkan. Kan banyak itu. Sekarang giliran kesehatan,” tuturnya. (*)