TIMES CIANJUR, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), bersama sejumlah anggota DPR dari Fraksi PKS yang dipimpin Ir. Tifatul Sembiring, melakukan kunjungan ke markas Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) di Den Haag, Belanda, Kamis (17/4/2025).

Kunjungan tersebut bertujuan menyampaikan dukungan atas langkah ICC yang pada 21 November 2024 telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Keduanya dituduh melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza.

Sehari sebelumnya, pada Selasa (15/4), delegasi juga menemui Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) untuk menyerukan penghentian genosida di Gaza dan mendorong dibukanya akses bantuan kemanusiaan.

Misi Kemanusiaan

"Ini adalah amanah kemanusiaan dan bagian dari visi penyelamatan peradaban. Saya hadir sebagai suara rakyat Indonesia yang percaya bahwa keadilan hak setiap manusia, termasuk mereka yang dibungkam oleh penjajahan dan kekejaman perang," ujar HNW di depan gedung ICC.

HNW menyadari tantangan yang dihadapi ICC dalam menegakkan hukum internasional, namun ia menegaskan bahwa surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant harus segera ditindaklanjuti agar prinsip keadilan ditegakkan.

“Sejak surat penangkapan itu keluar, kekerasan justru makin memburuk. Hingga 16 April 2025, jumlah korban jiwa di Gaza mencapai 51.065 orang, dengan 116.505 lainnya terluka. Mayoritas korban adalah warga sipil—perempuan, anak-anak, dan lansia,” paparnya.

Ia juga menyoroti kehancuran total infrastruktur Gaza, termasuk rumah sakit seperti RS Indonesia dan RS Baptis, serta blokade penuh yang telah berlangsung lebih dari 40 hari. “Israel bahkan menghalangi masuknya makanan, air, obat-obatan, dan listrik, yang merupakan hak dasar berdasarkan hukum humaniter internasional,” tegasnya.

Dukungan untuk ICC

HNW menyatakan bahwa kedatangan delegasi parlemen Indonesia juga merupakan bentuk dukungan terhadap pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI pada 23 November 2024, yang mendukung langkah ICC menyelidiki kejahatan kemanusiaan di Gaza.

“ICC telah menunjukkan bahwa tidak ada individu atau negara yang kebal hukum. Ini harus diperkuat dengan implementasi nyata di lapangan,” ucap HNW.

Meski Indonesia belum menjadi anggota ICC karena belum meratifikasi Statuta Roma, HNW melihat kasus ini sebagai momentum penting. "Ini ujian bagi ICC untuk menunjukkan keberpihakan pada keadilan universal, bukan hanya terhadap pihak-pihak tertentu," ujarnya.

Ia juga menyerukan agar negara-negara anggota ICC menunjukkan komitmen, termasuk menangkap Netanyahu jika memasuki wilayah yurisdiksi mereka. Ia memberi contoh Pemerintah Belanda yang secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap Statuta Roma dan kesiapan untuk menangkap Netanyahu bila berada di wilayahnya.

Dorongan Global

HNW membandingkan kasus Netanyahu dengan mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte, yang juga menjadi subjek penyelidikan ICC atas pelanggaran HAM dalam perang melawan narkoba.

“Jumlah korban di Gaza jauh lebih besar, menjadikan penangkapan Netanyahu lebih mendesak,” katanya.

Pihak ICC, menurut HNW, menyambut baik kedatangan delegasi Indonesia dan menghargai aspirasi yang disampaikan, termasuk permintaan agar dukungan terhadap implementasi surat penangkapan disampaikan kepada pimpinan ICC.

“Genosida yang terus terjadi di Gaza harus menjadi perhatian global. Negara-negara anggota ICC harus diingatkan untuk mendukung dan melaksanakan mandat ICC demi menyelamatkan kemanusiaan, menjaga peradaban, serta memperkuat marwah lembaga peradilan internasional ini,” kata HNW. (*)