TIMES CIANJUR, CIANJUR – Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Cianjur memicu kritik terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

Dalam dokumen tersebut, sektor pendapatan daerah dinilai masih normatif dan belum menghadirkan terobosan nyata, terutama dalam optimalisasi pendapatan dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

Empat BUMD, yakni Perumdam Tirta Mukti, PT BPR Cianjur Jabar, LKM Ahlakul Karimah, dan PT Cianjur Sugih Mukti, dinilai belum mendapat target kinerja yang jelas. 

Kondisi ini membuat mereka cenderung bergantung pada penyertaan modal tanpa dorongan kuat untuk berinovasi atau memberikan kontribusi signifikan lewat dividen dan pajak.

Kondisi Keuangan Memprihatinkan

Data Laporan Keuangan 2023 menunjukkan lemahnya kinerja BUMD. Perumdam Tirta Mukti menerima penyertaan modal Rp 6,8 miliar, tetapi hanya mencetak laba bersih Rp 1,5 miliar. 

BPR Cianjur Jabar menutup tahun dengan saldo kas Rp 1,9 miliar, di bawah standar kesehatan perbankan. LKM Ahlakul Karimah stagnan dengan kas Rp 1 miliar, sedangkan PT Cianjur Sugih Mukti justru mencatat saldo kas minus Rp 3,8 miliar.

Situasi ini menjadi sinyal bagi Bupati sebagai pemilik BUMD untuk mengambil langkah tegas. Tanpa target, evaluasi, dan tata kelola profesional, potensi PAD dari kekayaan daerah berisiko terbuang percuma.

Tanggapan DPRD

Merespons hal tersebut dalam hal ini Ketua DPRD Cianjur, Metty Triantika, mengungkapkan bahwa pembahasan KUA-PPAS masih berlangsung. 

“Masih ada beberapa pertanyaan dari anggota banggar yang menunggu jawaban TAPD, lalu pembahasan dilanjutkan,” ujarnya dalam keterangan yang diterima TIMES Indonesia, Rabu (13/8/2025).

Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Cianjur, Susilawati, yang juga menyatakan hal serupa, bahwa pembahasan masih berfokus pada KUA.

Desakan dari Mahasiswa

Lebih lanjut Koordinator Aliansi BEM Cianjur, Fauzi Rohmat, menilai lemahnya kinerja BUMD mencerminkan kurangnya keberpihakan Pemda dalam mengelola aset publik. 

“BUMD itu bukan anak manja yang hanya diberi modal lalu tidur nyenyak. Mereka harus punya target jelas, transparan, dan terukur. Kalau kinerjanya buruk, harus ada sanksi, bahkan evaluasi direksi,” tegasnya.

Fauzi juga mendesak Pemda agar tidak hanya berlindung di balik retorika digitalisasi dan regulasi. “Kalau hanya begitu, momentum memajukan Cianjur akan hilang. BUMD harus jadi sumber PAD utama, atau ganti saja manajemennya dengan yang punya visi jelas,” pungkasnya.(*)