TIMES CIANJUR, CIANJUR – Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menaikkan jumlah siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) SMA/SMK dari 36 menjadi 50 orang per kelas, memicu reaksi kritis dari berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (DPRD Cianjur).

Menurut Gubernur Dedi, keputusan ini merupakan bentuk keberpihakan negara dalam memenuhi hak warga atas pendidikan. "Kalau negara meminta rakyat untuk sekolah, maka negara juga harus hadir menyediakan fasilitasnya," ujar Dedi belum lama ini.

Namun dalam hal ini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Susi Susilawati, mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak dapat diberlakukan secara terburu-buru tanpa melihat kesiapan nyata di lapangan.

"Sebelum diterapkan, harus ada evaluasi menyeluruh. Apakah sekolah-sekolah kita sudah siap secara sarana dan tenaga pengajarnya?" kata Susi dalam keterangan tertulis yang diterima TIMES Indonesia, Selasa (8/7/2025).

Dalam pandangannya, bahwa menambah jumlah siswa dalam satu kelas tidak sesederhana menambahkan kursi di ruang belajar. Ada kualitas proses pembelajaran yang harus dijaga.

Susi menilai bahwa tantangan terbesar ada pada kapasitas guru dan infrastruktur sekolah yang belum tentu memadai. Ia mencontohkan, sebelumnya satu guru menangani 30–36 siswa, kini beban itu meningkat menjadi 50 orang.

"Apakah masih bisa optimal? Harus dilihat juga beban psikologis dan administratif yang ditanggung guru," ujar Wakil Ketua DPRD Cianjur ini.

Ia pun menegaskan pentingnya kajian dari para praktisi pendidikan sebelum kebijakan ini dijalankan secara penuh.

Selain dari sisi teknis pendidikan, Susi juga menyoroti bahwa kebijakan provinsi harus relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah. Ia menilai, banyak anak putus sekolah bukan karena kekurangan kuota, melainkan karena keterbatasan ekonomi keluarga.

“Kadang bukan soal tidak diterima di sekolah, tapi mereka tidak punya ongkos, tidak punya seragam, tidak bisa beli buku. Ini harus menjadi perhatian serius,” tutur Wakil Ketua DPRD Cianjur ini.

Ia mendesak pemerintah kabupaten tetap berperan aktif meski kewenangan SMA/SMK berada di provinsi. Menurutnya, kebijakan turunannya harus bisa menjawab kebutuhan riil, bukan hanya sekadar pencapaian angka.

Di tengah upaya memperluas akses pendidikan, DPRD Cianjur menekankan bahwa kualitas pembelajaran harus tetap menjadi prioritas utama. Pihaknya berharap pemerintah provinsi dan daerah bisa duduk bersama untuk merancang solusi yang tidak hanya ambisius, tetapi juga realistis dan berorientasi pada kebutuhan siswa. (*)