TIMES CIANJUR, JAKARTA – Markas Besar TNI memastikan kesiapan pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menegaskan bahwa personel dari tiga matra, yakni TNI AD, AL, dan AU, telah disiapkan untuk bergabung dalam brigade komposit yang direncanakan berangkat ke wilayah konflik tersebut.

“Penyiapan personel dan satuan dari TNI AD, AL, dan AU telah dilakukan,” ujar Freddy di Jakarta, Selasa (25/11/2025), mengutip ANTARA.

Freddy menjelaskan bahwa personel yang disiapkan bukan hanya prajurit tempur, melainkan juga tenaga dengan spesialisasi penting bagi operasi kemanusiaan. Mereka berasal dari satuan yang memiliki kemampuan di bidang penanganan kesehatan, konstruksi, hingga rekayasa zeni untuk pembangunan fasilitas darurat.

Di sisi lain, Mabes TNI turut menyiapkan dukungan alat utama sistem senjata (alutsista) seperti pesawat angkut, kapal Republik Indonesia (KRI), serta peralatan penunjang lainnya.

“Kami sudah melakukan inventarisasi kemampuan alutsista, logistik, dan fasilitas pendukung. Kami pastikan secara umum, kesiapan mencapai tahap sangat baik. Untuk pelaksanaannya, kami menunggu mandat dari PBB,” ujar Freddy.

20.000 Personel dalam Tiga Brigade Komposit

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyampaikan bahwa total 20.000 personel disiapkan untuk misi perdamaian ke Gaza. Mereka akan tergabung dalam tiga brigade komposit yang masing-masing terdiri dari tiga batalyon: Batalyon Kesehatan, Batalyon Zeni Konstruksi, Batalyon Bantuan, ditambah satu elemen tambahan berupa Bantuan Mekanis.

“Ada lagi Bantuan Mekanis,” ujar Agus di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025).

Sebelum pasukan utama dikirim, TNI akan mengirimkan tim aju ke Gaza. Tim tersebut bertugas memetakan situasi di lapangan, menentukan titik aman untuk penempatan pasukan, serta mengidentifikasi kebutuhan operasional yang akan disiapkan dari Indonesia.

Agus menegaskan bahwa pengiriman pasukan menunggu perintah resmi dari pemerintah pusat. (*)