TIMES CIANJUR, CIANJUR – Kementerian Agama di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Cianjur, kini berada pada masa tunggu setelah Presiden RI Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet yang menghasilkan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. 

Perubahan besar ini menimbulkan sejumlah pertanyaan di tingkat daerah mengenai mekanisme transisi kewenangan, mengingat sebelumnya penyelenggaraan ibadah haji berada di bawah koordinasi Kemenag.

Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Cianjur, Rian Fauzi, menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi detail terkait struktur maupun tugas dari kementerian baru tersebut. 

“Memang menteri urusan haji dan umrah baru saja ditetapkan oleh Pak Presiden. Namun kami masih menunggu arahan lebih teknis dari pemerintah pusat,” kata Rian dalam keterangan tertulis yang diterima TIMES Indonesia, pada Selasa (9/9/2025).

Rian menambahkan bahwa pola peralihan biasanya dilakukan secara bertahap, dimulai dari tingkat pusat, lalu diteruskan ke provinsi hingga kabupaten atau kota. Meski sudah beredar wacana pembentukan tim transisi, kewenangan serta fungsi kerja tim tersebut masih belum jelas. 

“Pengalaman sebelumnya, bahwa pembentukan kementerian baru selalu dimulai dari pusat. Jadi kami menunggu petunjuk lebih rinci,” ujarnya menjelaskan.

Di tengah ketidakpastian itu, Rian menegaskan pelayanan kepada jemaah tetap menjadi prioritas utama. Ia memastikan persiapan penyelenggaraan haji tahun 2026 tetap dijalankan sesuai jadwal yang berlaku. 

“Sambil menunggu regulasi baru, kami tetap melanjutkan tahapan persiapan haji agar layanan kepada masyarakat tidak terganggu,” imbuh dia.

Situasi ini mencerminkan dinamika yang biasa terjadi setiap kali ada restrukturisasi kabinet. Bagi daerah, kepastian teknis menjadi penting agar program berjalan sesuai aturan. Namun, di sisi lain, komitmen menjaga kualitas pelayanan dianggap tidak boleh menunggu keputusan birokratis.

Dengan terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah, publik berharap penanganan ibadah haji akan lebih fokus dan optimal, terutama dalam hal pelayanan, pengawasan, serta evaluasi penyelenggaraan. 

Namun, sambil menunggu turunnya aturan teknis, jajaran Kemenag di daerah, termasuk di Cianjur, memilih tetap bekerja sesuai mekanisme lama sembari memastikan kesiapan jemaah tetap terjaga.

Transisi ini diyakini bukan sekadar perubahan struktur kelembagaan, melainkan juga uji konsistensi pemerintah dalam memberikan layanan terbaik bagi umat. 

Di tengah antusiasme masyarakat yang setiap tahun menanti keberangkatan ke Tanah Suci, kepastian teknis menjadi hal yang sangat dinanti, sementara Kemenag daerah berusaha menjaga ritme kerja tanpa mengorbankan kepentingan jemaah. (*)