TIMES CIANJUR, CIANJUR – DPRD Cianjur melontarkan peringatan keras kepada wakil rakyat yang bermain atau terlibat langsung dalam pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Sorotan ini menjadi lampu kuning yang mendesak, sebab keterlibatan aktif wakil rakyat dalam urusan teknis operasional program MBG ini berpotensi besar menimbulkan konflik kepentingan yang sulit dihindari. 

Para anggota DPRD Cianjur diingatkan untuk menempatkan diri pada fungsi utama mereka, yaitu pengawasan dan legislasi, dan menjauhkan diri dari praktik yang bisa mencederai integritas lembaga.

Dalam hal ini Ketua Komisi IV DPRD Cianjur, Rian Purwa Wiwitan, menegaskan sikapnya yang tidak setuju jika wakil rakyat berkecimpung langsung dalam urusan dapur MBG tersebut.

“Saya tidak sepakat jika ada wakil rakyat yang berkecimpung dalam program MBG. Jadi seharusnya mereka tidak bermain di sana, apalagi kan banyak kasus keracunan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima TIMES Indonesia, Selasa (8/10/2025).

Pernyataan ini sekaligus menyoroti risiko operasional program MBG yang belakangan ini kerap diwarnai kasus keracunan makanan, menunjukkan betapa sensitifnya program ini terhadap praktik yang tidak profesional.

Untuk itu Rian menjelaskan bahwa Komisi IV DPRD Cianjur selama ini secara rutin bertindak melakukan monitoring dan evaluasi ke sekolah-sekolah yang menjadi penerima manfaat MBG. 

Pengawasan ketat ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar kelayakan makanan. Pihaknya juga memberikan arahan tegas kepada pihak sekolah agar selektif terhadap makanan yang diterima.

"Kami di Komisi IV DPRD Cianjur fokus mengawasi penerima manfaat, yaitu para murid. Kalau ada masalah, kami yang menyampaikan komplain,” terang Rian menegaskan. 

Ia menambahkan bahwa pihaknya terus berkeliling ke berbagai sekolah untuk memberikan sosialisasi, sekaligus meminta sekolah untuk segera mengembalikan menu makanan yang dicurigai tidak wajar kepada dapur MBG. 

“Kita Komisi IV DPRD Cianjur selalu memberikan penegasan kepada pihak sekolah, kalau ada makanan yang mencurigakan, bau, busuk, atau tidak layak makan, itu harus dikembalikan ke SPPG, jangan dimakan,” tegas Rian.

Mengenai aspek penindakan dan perizinan, Rian menjelaskan bahwa tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Komisi IV DPRD Cianjur terbatas pada pengawasan terhadap penerima manfaat. 

Menurutnya, penindakan terhadap dapur SPPG menjadi kewenangan Komisi II DPRD, sementara urusan perizinan dapur MBG berada di bawah tanggung jawab Komisi I DPRD. 

Lebih jauh untuk memastikan program MBG berjalan tanpa kendala di lapangan, Komisi IV akan terus berkoordinasi dengan Komisi II dan pihak dapur MBG. 

“Kami juga akan berkoordinasi dengan Komisi II dan pihak dapur MBG agar pelaksanaan program ini berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan,” tandasnya menutup penyampaian. (*)