TIMES CIANJUR, CIANJUR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, mengambil kebijakan penting berupa efisiensi anggaran daerah dengan nilai mencapai Rp400 miliar. 

Pengurangan alokasi dana ini dilakukan pada berbagai sektor, namun khusus bidang kesehatan dikecualikan dari pemotongan. Akibat langsung dari langkah penyesuaian anggaran ini adalah tertundanya penyelesaian target pembangunan infrastruktur yang semula direncanakan rampung dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. 

"Kebijakan efisiensi ini merupakan strategi utama untuk mengatasi keterbatasan dana yang dialami oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia," kata Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian, dalam keterangan yang diterima TIMES Indonesia, pada Minggu (26/10/2025).

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa efisiensi atau pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ini merupakan kondisi umum yang tengah dihadapi oleh kabupaten, kota, maupun provinsi di seluruh wilayah Indonesia. 

Menurut penyampaiannya, pemotongan anggaran operasional rata-rata berkisar antara 30 hingga 50 persen. Di mana dengan adanya pengurangan ini, sejumlah anggaran kegiatan yang dianggap tidak mendesak terpaksa dialihkan. 

"Langkah ini ditempuh agar program-program pembangunan yang esensial dan telah direncanakan sebelumnya dapat tetap berjalan, meskipun dengan penyesuaian waktu," ungkap dia menuturkan.

Artinya salah satu program yang paling merasakan dampak signifikan dari pemangkasan anggaran kata orang nomor satu di Kabupaten Cianjur ini adalah pembangunan infrastruktur jalan. 

"Target penyelesaian infrastruktur jalan kabupaten yang semula dicanangkan tuntas pada tahun 2029 kemungkinan besar akan mengalami kemunduran atau membutuhkan durasi waktu yang lebih panjang," bebernya.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Cianjur meminta pengertian dan kesabaran dari seluruh masyarakat, mulai dari wilayah utara hingga selatan, untuk menunggu giliran perbaikan dan pembangunan jalan di daerah mereka masing-masing. 

Bupati Mohammad Wahyu Ferdian menyampaikan secara tidak langsung bahwa meskipun target pembangunan jalan tidak bisa tercapai sesuai rencana karena pengurangan dana transfer dari pusat, Pemkab berharap perbaikan tetap dapat dilakukan secara bertahap.

Di sisi lain, sektor kesehatan tetap menjadi fokus utama dan dianggap sebagai skala prioritas. Keputusan ini didasarkan pada komitmen Pemkab terhadap pencapaian Universal Health Coverage (UHC) yang merupakan hak dasar bagi masyarakat. 

“Kita tetap mempertahankan anggaran untuk kesehatan masyarakat seiring penerapan UHC Prioritas yang sudah berjalan, sehingga hanya sektor kesehatan yang tidak terkena pengurangan," tegas Bupati. 

Untuk mendukung pencapaian UHC prioritas, Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp84 miliar guna menambah 372 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. 

Bupati Wahyu juga menginformasikan bahwa per akhir September, target 98,6 persen dari 2,6 juta penduduk Cianjur telah tercapai sebagai peserta BPJS Kesehatan, dengan tingkat keaktifan sebesar 80 persen, menandakan bahwa implementasi UHC di Cianjur sudah berjalan efektif. (*)