TIMES CIANJUR, CIANJUR – Kabupaten Cianjur baru-baru ini menorehkan prestasi monumental dalam sektor kesehatan dengan secara resmi mencapai status Universal Health Coverage (UHC). 

Capaian ini menandai bahwa hampir seluruh populasi di kabupaten tersebut kini terlindungi oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Bisa diartikan bahwa warga Cianjur bisa berobat gratis hanya menggunakan KTP.

Momen penting ini dijelaskan dalam acara Penyerahan Apresiasi Pencapaian UHC di Pendopo Bupati Cianjur pada hari Jumat (26/9/2025), yang diserahkan secara langsung oleh Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan.

Dalam momen sambutannya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Lepi Ali Firmansyah, M.P., menyampaikan bahwa upaya ini merupakan perwujudan dari amanat konstitusi. 

"Pemerintah daerah, sesuai amanat konstitusi UUD 1945, berkewajiban menghadirkan akses pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat," tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima TIMES Indonesia.

Lebih lanjut Lepi juga menegaskan bahwa DPRD bersama Pemerintah Daerah Cianjur telah menunjukkan komitmen kuat untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi warganya. 

"Salah satu manifestasi konkret dari komitmen tersebut adalah pencapaian UHC, yang ditargetkan pemerintah dengan sasaran minimal 98% penduduk menjadi peserta JKN," ungkapnya menjabarkan.

Kang Lepi sapaan akrabnya menyebut berkat kerja keras dan sinergi berbagai pihak, Kabupaten Cianjur berhasil meraih status UHC Prioritas. Pencapaian ini, menurutnya, mengukuhkan bahwa hak dasar masyarakat atas jaminan kesehatan semakin nyata terwujud.

Lebih jauh kata dia meskipun keberhasilan ini merupakan capaian penting dan bukti nyata sinergi antara pemerintah, DPRD, tenaga kesehatan, dan masyarakat, ia menekankan bahwa tugas belum selesai. 

"Keberlanjutan serta peningkatan kualitas layanan kesehatan tetap menjadi tanggung jawab bersama. Tujuannya adalah agar manfaat program jaminan kesehatan dapat dirasakan secara adil, merata, dan berkesinambungan," tuturnya.

Pimpinan DPRD juga menyoroti bahwa pembangunan kesehatan yang sukses harus didampingi oleh beberapa faktor krusial, antara lain akses layanan yang merata, kualitas layanan yang terstandar, serta perlindungan finansial melalui jaminan kesehatan. 

"Selain itu, keadilan dan inklusivitas bagi kelompok miskin, rentan, dan penyandang disabilitas adalah prioritas utama, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan," bebernya. (*)