CIANJUR – Dewan Pimpinan Cabang Kongres Advokat Indonesia Kabupaten Cianjur, Jawa Barat memperingati hari jadi organisasi yang ke-18 dengan menekankan pentingnya menjaga marwah profesi hukum di era modern.

Momentum perayaan ini tidak sekadar menjadi ajang seremonial, melainkan menjadi titik balik refleksi mendalam terhadap tantangan penegakan keadilan yang semakin kompleks di masyarakat saat ini.

Dalam hal ini SC (Steering Committee) atau Panitia Pengarah Kongres Advokat Indonesia Kabupaten Cianjur, Eddy Edward, menyatakan bahwa perayaan tahun ini mengusung misi besar untuk mengingatkan kembali sejarah panjang organisasi.

Menurutnya, KAI lahir pada 30 Mei 2008 atas inisiasi para tokoh hukum senior seperti mendiang Profesor Indra Sahnun Lubis dan Profesor Adnan Buyung Nasution guna menciptakan wadah pengacara yang mandiri serta berintegritas.

Dalam kesempatan tersebut, Edward menyoroti perihal penguatan posisi hukum profesi advokat di mata undang-undang nasional yang sering kali disalahpahami.

Baca juga

Sambut 1 Muharam 1448 H, Ribuan Warga Cianjur Meriahkan Pawai Ta'aruf

Kemudian dia mengingatkan bahwa pengacara memiliki kedudukan yang setara dengan aparat penegak hukum lain seperti hakim, jaksa, dan kepolisian dalam menjalankan roda peradilan.

"Advokat berkedudukan setara dengan penegak hukum lainnya baik hakim, jaksa, dan polisi dimata hukum," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima TIMES Indonesia, pada Minggu (31/5/2026).

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat (Advokat diakui secara resmi sebagai penegak hukum yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab) kesetaraan peran, advokat memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dengan aparat penegak lainnya.

"Tentunya dalam proses peradilan, seperti hak mendampingi, membela dan mengakses dokumen perkara demi menjamin hak-hak klien," tutur Edward saat memberikan penjelasan.

Baca juga

Tolak Tanda Tangani Komitmen Dialog, Ketua DPRD Cianjur Picu Kekecewaan Mahasiswa

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa kesetaraan peran ini sangat krusial agar pengacara dapat mendampingi, membela, serta mengakses dokumen perkara secara penuh demi menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

"Landasan konstitusional mengenai kesetaraan tersebut berakar kuat pada asas equality before the law yang menegaskan bahwa setiap warga negara tunduk pada aturan hukum yang sama tanpa terkecuali," sambungnya.

Menutup pernyataannya, Edward mengajak seluruh jajaran pengurus dan anggota KAI Cianjur yang kini berjumlah 176 orang untuk terus meningkatkan soliditas serta kompetensi profesional mereka.

"Kami berharap organisasi ini senantiasa berjaya dan mampu menjadi rumah besar bagi para pembela keadilan yang berani melawan segala bentuk ketidakpastian hukum di bumi Nusantara," tandasnya. (*)