TIMES CIANJUR, JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI (Mendikbud Ristek RI) Nadiem Makarim mengatakan Pemerintah mengajak seluruh warga masyarakat menyukseskan program pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan secara perlahan sesuai kondisi masing-masing wilayah.

Menurutnya, jangan sampai Indonesia makin terpuruk dalam akibat fenomena learning loss pada anak Indonesia.

Di sisi lain, PDI Perjuangan mendorong agar Pemerintah menaikkan rasa kepercayaan publik dengan sekolah tatap muka. Misalnya dengan mendorong vaksinasi anak atau tes antigen/PCR untuk anak yang didanai oleh anggaran pendidikan.

Ajakan itu disampaikan oleh Menteri Nadiem Makarim saat berbicara dalam acara Live Talkshow Dalam Rangka Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2021 yang diselenggarakan DPP PDI Perjuangan.

"Bahwa kita tidak bisa menciptakan satu generasi yang mengalami learning loss, yang tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi karena itu lah kita harus bersama-sama," kata Nadiem. 

Untuk diketahui, learning loss merupakan kerugian jangka panjang terhadap pembelajaran anak-anak akibat penutupan sekolah sementara.

Menurut Nadiem, tanggung jawab ada di semua pihak. Termasuk orang tua yang bisa memonitor sekolah dan protokol kesehatan sekolah. Dan tiap sekolah wajib memberi opsi tatap muka dan dengan full protokol kesehatan tatap muka terbatas. Dan itu sama sekali berbeda dengan proses sekolah yang biasa.

Nadiem lalu mengingatkan bahwa saat ini, sektor-sektor ekonomi lainnya sudah terbuka. Masyarakat bisa melihat bagaimana anak-anak sudah diajak orang tuanya ke mal. Di sejumlah tempat, bioskop bahkan sudah dibuka. Begitupun tempat pekerjaan sudah terbuka. 

"Mengapa anak-anak kita masih belum kembali ke sekolah? Dan ini adalah kebijakan yang menjawab tantangan dari tersebut," kata Nadiem.

Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Agustina Wilujeng, mengatakan bahwa salah satu masalah soal sekolah tatap muka adalah karena belum terbangunnya kepercayaan (trust). Sebab tak satupun tes antigen atau PCR yang dilakukan sebelum sekolah dibuka.

Masalahnya adalah di anggaran. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, saat menjadi presiden, sudah tegas mengeluarkan aturan soal 20 persen dana pendidikan dari APBN.

Pada 2021, anggaran pendidikan itu sebesar Rp 550 triliun. Dari angka itu, menurut Agustina, masih ada Rp 200 triliun yang mungkin bisa dialokasikan dulu untuk anak-anak sekolah tatap muka. 

"Karena sudah setahun ini tidak sekolah. Waktu yang panjang dan telah menghilangkan kesempatan anak anak mempelajari segala sesuatu. Anak-anak tak hanya harus divaksin tapi juga test swab. Kita jadi tahu anak anak bebas covid atau tidak," kata Agustina.

"20 persen itu milik pendidikan nasional, kita dalam situasi bencana, kenapa tidak diprioritaskan ke situ?" tambahnya. Agustina mendorong Pemerintah berani mengambil terobosan peraturan yang memasukkan pendidikan diprioritaskan saat bencana terjadi.

Selama ini, yang dimasukkan sebagai prioritas adalah sektor kesehatan, pangan, pemerintahan daerah, dan perkembangan ekonomi. "Tapi pendidikan tidak ada," kata Agustina.

Karenanya, Mendikbud Ristek RI Nadiem Makarim mengungkapkan Pemerintah tengah berupaya menyukseskan pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan secara perlahan sesuai kondisi masing-masing wilayah, dilakukan agar Indonesia tidak makin terpuruk akibat fenomena learning loss. (*)