TIMES CIANJUR, CIANJUR – Tablet yang dulunya diberikan sebagai fasilitas kerja untuk mendukung tugas anggota DPRD Kabupaten Cianjur periode 2019-2024, belum seluruhnya kembali ke tangan Sekretariat DPRD, padahal masa jabatan mereka sudah usai. 

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa para anggota DPRD Cianjur yang tidak lagi menjabat seharusnya menyerahkan kembali perangkat tersebut. 

Dalam hal ini tablet yang dipermasalahkan tersebut diketahui merupakan Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G, dengan nilai sekitar Rp9,4 juta per unit saat dibeli.

Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur, Jaenal Mutakin, menyebutkan bahwa seluruh anggota dewan pada periode itu, yang jumlahnya 50 orang, memang menerima tablet sebagai bagian dari kelengkapan kerja. 

“Setelah Pemilu 2024, hanya sekitar 20 orang yang kembali terpilih,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima TIMES Indonesia, Kamis (10/7/2025). Dengan begitu lanjutnya, ada sekitar 30 mantan anggota DPRD yang semestinya sudah mengembalikan tablet tersebut.

Namun kenyataannya, baru dua orang yang menunjukkan itikad baik. Seorang mantan anggota telah menyerahkan kembali perangkat tersebut, sementara satu orang lainnya memberikan surat laporan kehilangan dari pihak kepolisian. 

“Selebihnya belum ada tindak lanjut," ujar Jaenal menjelaskan. Artinya jika dikalkulasikan maka kurang lebih ada Rp272.6 juta uang negara masih nyangkut di tangan eks anggota DPRD Cianjur.

Sekretariat DPRD sendiri sudah dua kali melayangkan surat kepada para mantan anggota untuk meminta pengembalian tablet yang mereka pegang. Surat tersebut juga memuat pernyataan bahwa apabila perangkat hilang atau rusak, maka wajib diganti. 

Kemudian lebih lanjut Jaenal menambahkan, sebagian telah merespons dan berkomitmen untuk mengembalikan, namun sebagian lainnya belum memberi kabar.

Sementara itu, anggota DPRD yang kembali terpilih dan masih menjabat periode 2024–2029 tetap menggunakan perangkat yang sama. Mereka sudah menandatangani berita acara pinjam pakai yang disimpan oleh Sekretariat DPRD sebagai bentuk legalitas penggunaan.

Hingga kini, belum ada kejelasan kapan seluruh perangkat tablet mewah itu akan kembali ke inventaris resmi DPRD Cianjur. Ketidakpastian ini menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset negara.(*)